Persoalan kesejahteraan buruh menjadi salah satu sorotan Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IX DPR ke Provinsi Kepulauan Riau. Minimnya upah buruh yang masih jauh dari pemenuhan kebutuhan hidup layak sangat memprihatinkan dan menjadi sorotan Tim Kunker yang dipimpin Ketua Komisi Ribka Tjiptaning (F-PDI Perjuangan). Upah Minimum Kota (UMK) Batam dinilai masih jauh untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Hal itu diungkap sejumlah anggota Tim Kunker dalam pertemuan dengan Walikota Batam Ahmad Dahlan, Senin (2/8).

            Dhiana Anwar (F-PD) menegaskan UMK Batam yang sebesar Rp. 1.100.000,- masih sangat jauh dari kebutuhan hidup layak. Menurutnya kebutuhan hidup di kota tersebut lebih mahal dari UMK yang telah ditentukan.

            “UMK satu juta seratus di Batam sangat jauh dari layak,” tegasnya.

            Menurutnya minimnya upah itu menjadi salah satu pemicu adanya aksi demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan upah. Dhiana menilai andai upah di Kota Batam layak untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, dapat dipastikan tidak akan terjadi aksi demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan upah.

Salah satu kebutuhan yang masih dinilai berat adalah pemenuhan akan perumahan. Guna menyiasati kebutuhan akan perumahan, di Kota Batam direncanakan akan dibangun rumah susun bagi buruh sebanyak empat unit. Saat ini telah dibangun satu unit.

            “Hal ini dilakukan karena sewa rumah di Batam sangat tinggi,” ujar Dhiana.

            Hal senada diungkap Rieke Diah Pitaloka (F-PDI Perjuangan) yang menilai UMK Batam masih jauh dari layak. Tingginya biaya hidup dan sewa rumah di Batam membuat banyak buruh di kota itu yang tinggal di rumah-rumah liar.

            “UMK Batam jauh dari kebutuhan hidup layak sehingga banyak buruh yang tinggal di rumah-rumah liar bahkan masih harus membayar sewa,” katanya.

            Persoalan UMK juga menjadi perhatian Arif Minardi (F-PKS). Ia menegaskan upah sebesar Rp. 1.100.000,- per bulan yang diterima buruh masih sangat jauh untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Ia mendesak Pemerintah Kota Batam untuk memperhatikan dan mencari jalan keluar hal tersebut.

            “Persoalan UMK mohon diperhatikan sungguh-sungguh. UMK Kota Batam masih jauh dari kebutuhan hidup layak,” katanya.

            Menanggapi masukan dari sejumlah Anggota Tim Kunker Komisi IX, Walikota Batam Ahmad Dahlan menjelaskan hal itu memang menjadi perhatian Pemerintah setempat. Salah satu kebutuhan pokok yang memerlukan biaya tinggi adalah perumahan.

            Pemerintah Kota Batam sendiri telah mendirikan satu rumah susun bagi buruh dari rencana empat rumah susun yang dibangun. Untuk memenuhi hal itu, telah disiapkan tanah seluas sepuluh hektar dan telah dimanfaatkan sebanyak dua setengah hektar.

            Ahmad Dahlan berharap, pengusaha juga membangun rusun yang diperuntukan bagi buruh. “Pengusaha setempat juga diharapkan membangun rusun untuk meringankan beban buruh,” katanya.

            Lebih jauh, Walikota Batam menjelaskan di wilayahnya terdapat perbedaan yang sangat besar terkait upah antara pekerja lulusan sekolah menengah, sarjana dan pekerja asing. (bs)